Pemasaran rumah dp 0 rupiah dinyatakan oleh Anies akan dilakukan pada bulan April 2018. Kemudian, persoalan hunian ramah dengan tidak mengucurkan dana untuk DP dikatakan oleh Sandiaga Uno (saat masih menjabat) pada akhir Juli kalau skema pembayaran bakal rampung di bulan Agustus. Karena tak terealisasi, Pemprov DKI akan membuka pendaftaran calon pembeli baru pada awal September. Lucunya saat skema sudah rampung, masyarakat hanya bisa mendaftar bukan memesan.
Mengenai hal yang janggal ini pun, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menyebut kalau program rumah DP Rp 0 yang digagas Pemprov DKI adalah kebohongan. Karena warga yang membeli hanya akan mendapatkan sertifikat hak guna bangunan.
“DP Rp 0, sudahlah itu bohong, alias hukumnya nggak jelas. Rumah yang tak bisa dimiliki, itu HGB. Bapak-Ibu sekalian, nanti kalau kalian beli itu, itu HGB di atas HPL (hak pengelolaan) Pemprov DKI. Artinya, tanah dan bangunannya hanya bisa dimiliki temporer 1 kali perpanjangan, habis itu keluar. Mana rumah tapak itu? Tak ada. Rumah tapak itu di awang-awang,” kata Bestari saat menjadi pembicara diskusi Garda Relawan Jokowi (GRJ).
Menyikapi persoalan mantan co-patriotnya saat berkampanye tersebut, Anies mengatakan kalau program rumah DP Rp 0 adalah prioritas yang akan terus disiapkan.
“Nanti begitu siap semua dibangun. Jangan khawatir. Itu jalan terus. Itu program prioritas kok,” ucap Anies di Ancol, Jakarta Utara.
Sampai saat ini program rumah DP Rp 0 memang belum bisa dijual kepada warga, padahal UPT rumah DP 0 Rupiah sudah dibentuk. Program yang berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu, pada Januari 2019 ditargetkan topping off alias pemasangan atap bangunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi.
