Indonesia memang sedang gencar membangun infrastruktur seperti membangun jalan tol dan jembatan. Tetapi baru-baru ini Bank Dunia mengklaim, bahwa infrastruktur di Indonesia memiliki kualitas yang rendah, tidak memiliki kesiapan dan tidak terencana secara matang. Hal tersebut jadi kendala bagi pemerintah Indonesia untuk memobilisasi lebih banyak modal swasta dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
Bank dunia, pada Juni tahun lalu pun memberikan laporan dengan judul Infrastructure Sector Assessment Program, menjelaskan kalau proyek infrastruktur di Indonesia tidak diproritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.
“Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik,” tulis laporan Bank Dunia.
Ketika negara lain mendahulukan proses studi dan analisis bertahap sebelum memutuskan tentang skema pengadaan dan pembiayaan yang tepat. Indonesia justru memilih metode pengadaan diputuskan terlalu dini tanpa adanya aanalisis yang mendalam.
Semisal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business (B2B), atau lewat pembiayaan publik. Bahkan sejumlah negara menyelesaikan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan atau Final Business Case (FBC) demi memberikan pemahaman penuh soal proyek, sebelum memutuskan skema pengadaan dan pembiayaan.
“Di Indonesia, keputusan untuk menggunakan skema KPBU dibuat sebelum Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC) lengkap,” tulis bank dunia.
Perhatian Bank Dunia terhadap Indonesia cukup tajam. Ia mengungkapkan kalau analisis awal yang disediakan oleh Badan Kontrak Pemerintah atau Government Contracting Agency (GCA) kerap kali tidak lengkap dan disangsikan keandalannya.
Di mana seharusnya CGA menyiapkan studi pendahuluan terkait sisi hukum, teknis ,ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosial dari proyek KPBU. Namun dalam praktiknya, mereka jarang melakukan hal tersebut. Menurut Bank Dunia, hal ini disebabkan pemberian instruksi terbatas tentang format studi pendahuluan dan kendala pendanan.
Bank Dunia menilai Bappenas kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai, untuk mengkoordinasi CGA sehingga memberika hasil analisis terbaik untuk setiap proyek.
